LEMBAGA PERS MAHASISWA GELORA PARRHESIA

  LPM Gelora Parrhesia, Rejang Lebong, 18 Maret 2026 -Serangan air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus kembali menampar wajah penegakan hukum di Indonesia. Alih-alih memberi rasa aman, aparat justru terseret sebagai pelaku. Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) menetapkan empat prajurit sebagai tersangka. Pihak TNI menyatakan, “Setiap prajurit yang terbukti melanggar hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” sebagaimana dikutip dari Tempo. Empat tersangka berinisial NDP, SL, BHW, dan ES diduga merupakan anggota intelijen militer yang terlibat langsung dalam penyerangan. Komandan Puspom TNI menyebut, “Para tersangka telah diamankan dan saat ini menjalani proses penyidikan,” dikutip dari detikcom. Namun hingga kini, motif penyerangan masih belum diungkap. Penyidik hanya menyatakan, “Pendalaman motif masih terus dilakukan,” sebagaimana dilaporkan detikcom, situasi yang memicu tanda tanya besar di ruang publik. Di tengah ketidakjelasan tersebut, Kon...

Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam kancah geopolitik internasional kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya mengenai keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP). Forum ini digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai wadah internasional untuk mengawal stabilisasi dan rekonstruksi wilayah konflik, khususnya di Gaza. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia bertujuan memperkuat upaya perdamaian dan memastikan bahwa suara negara berkembang, termasuk Indonesia, tetap hadir dalam proses diplomasi global. Menurut Prabowo, keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan langkah strategis untuk mendukung solusi damai atas konflik berkepanjangan di Timur Tengah, terutama dalam konflik Konflik Israel–Palestina. Ia menilai forum tersebut dapat menjadi ruang bagi Indonesia untuk mendorong bantuan kemanusiaan, rekonstruksi Gaza, serta memperjuangkan solusi dua negara yang selama ini menjadi posisi resmi diplomasi Indonesia. Dalam ker...

LPM Gelora Parrhesia, Rejang Lebong, 15 Maret 2026 - Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja, resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati setelah Bupati Muhammad Fikri Thobari terjerat kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penunjukan tersebut dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan di Rejang Lebong tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang berlangsung. Penunjukan Hendri Praja sebagai Plt Bupati merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan tersebut disampaikan melalui radiogram yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Langkah ini diambil untuk mengisi kekosongan kepemimpinan daerah setelah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pihak terkait dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Dalam keterangannya kepada awak media, Hendri Praja menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanah ...

Hemat Listrik, Tapi Tetap Ditagih Upaya berhemat kerap dianggap sebagai langkah bijak di tengah meningkatnya biaya hidup. Namun ironi terjadi ketika pasangan lansia di Desa Orahua, Kabupaten Nias, harus membayar sekitar Rp600 ribu untuk penggantian meteran listrik karena penggunaan listrik mereka dinilai tidak wajar—terlalu hemat. Peristiwa ini pun menuai sorotan publik karena dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil. Menurut keterangan keluarga, pasangan lansia tersebut hanya menggunakan beberapa peralatan sederhana seperti tiga lampu berdaya rendah dan satu rice cooker. Token listrik yang diisi sejak Desember 2025 bahkan masih bertahan karena pemakaian listrik yang sangat minim. Namun kondisi itu justru memicu kecurigaan petugas yang menganggap meteran listrik bermasalah. Pasangan lansia tersebut kemudian dihadapkan pada pilihan sulit: mengganti meteran listrik dengan biaya ratusan ribu rupiah atau menghadapi kemungkinan pencabutan aliran listrik. Pada akhirnya mereka membayar Rp...

  LPM Gelora Parrhesia, Rejang Lebong, 11 Maret 2026 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari (MFT), sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Deputi Bidang Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa kasus tersebut terungkap setelah lembaganya menerima laporan masyarakat terkait dugaan praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, KPK melakukan pengumpulan informasi dan menemukan adanya sejumlah proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Rejang Lebong dengan total anggaran mencapai Rp91,13 miliar pada awal tahun 2026. Dalam prosesnya, Fikri diduga mengatur pembagian proyek bersama Kepala Dinas PUPRPKP Rejang Lebong, Hary Eko Purn...

LPM Gelora Parrhesia, Rejang Lebong, 11 Maret 2026 -Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Penetapan tersebut merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Senin malam (9/3/2026). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 13 orang yang terdiri dari pejabat pemerintah daerah dan pihak swasta. Setelah pemeriksaan dan gelar perkara, lima orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni dua penerima dan tiga pemberi suap. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara yang berhubungan dengan proyek pemerintah daerah. “Perkara ini berkaitan dengan dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara terkait proyek di pemerintah daerah,” ujarnya dalam konferensi pers. Dalam rangkaian OTT tersebut, Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja, turut diamankan...